Ciptakan kondusivitas ruang digital jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Penguatan Sinergitas Pengamanan Ruang Digital Jelang Pilkada 2024" bertempat di Ruang Rapat Lantai 3 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, Rabu (20/11/2024).

Kegiatan ini merupakan sinergitas antara Komite Komunikasi Digitial (KKD) Provinsi Jawa Timur, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur dan Dinas Kominfo Kabupaten pasuruan sebagai komitmen dalam mendukung terlaksananya Pilkada di Ruang Digital yang aman dan kondusif.

Acara FGD dibuka secara virtual oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin yang juga dihadiri oleh Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan, Joko Purnomo. Narasumber Koordinator Komisi Sosialisasi dan Diseminasi Komite Komunikasi Digital (KKD) Provinsi Jatim, Mahmud Suhermono serta tamu undangan lainnya yang terdiri dari Camat, Kepolisian, Kodim, Bawaslu, KPU, Serta perwakilan dari setiap OPD dan lain-lain.

Dalam sambutannya, Sherlita Ratna Dewi Agustin menyampaikan perihal urgensi dari kegiatan ini mengingat 1 dari 2 orang di Indonesia adalah pengguna meda sosial "Penduduk Indonesia telah terkoneksi dengan internet sebanyak 79,5% atau sejumlah 222 jiwa. Dan akses media sosial juga sangat tinggi rata-rata mencapai 7 jam 38 menit per hari" jelasnya.

Namun, menurut Kadis Kominfo Provinsi Jatim, sherlita menjelaskan tingginya akses pengguna media sosial yang ada, belum diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang mumpuni. Sehingga diperlukan adanya upaya pemahaman tentang digitalisasi terutama dalam mengakses informasi di media sosial.

"Kemampuan mengenali informasi hoax masih sangat rendah, hanya 32% masyarakat yakin dapat mengenali informasi hoax, dan sisanya 23% tidak yakin, sementara 45% masyarakat masih ragu-ragu apakah dia bisa mengenali informasi hoax. kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan Pilkada tahun 2024" tegasnya.

Oleh karena itu, ia menghimbau kepada seluruh stakeholder baik dari masyarakat, pemangku kepentingan terutama KKD dapat mengambil peran strategis dalam menjaga keamanan di dunia digital khususnya jelang Pilkada di Jawa Timur agar dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Sementara itu, Mahmud Suhermono selaku narasumber pada sesi FGD kali ini menjelaskan ada beberapa tips yang bisa dilakukan dalam melihat kebenaran sebuah informasi yakni dengan membedakan antara berita media pers dan media non pers, serta kenali ciri-ciri dan langkah yang bisa dilakukan untuk menangkal berita hoax. Menurutnya beberapa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap hoax yakni dengan cara melakukan verifikasi sumber berita, melakukan pemeriksaan kebenaran berita di situs web resmi, dan mengecek kebenaran berita di sumber lain.

Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pengaduan melalui program layanan publik milik Kementererian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) seperti melalui situs aduan konten, aduan nomor, cek rekening, dan verifikasi pdf atau melalui situs resmi di klinik Hoaks Pemprov Jatim (https://klinikhoaks.jatimprov.go.id). (R.A)